| Tohary Magazine official website | Members area : Register | Sign in

Government Relations (GR)

Jumat, 30 September 2011

Share this history on :
Government Relations (GR) adalah suatu hubungan perusahaan dengan pemerintah pemerintah, yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif, peraturan pemerintah dimana dalam hal ini, PR memerlukan keahliah khusus untuk mencapai hasil positif yang dapat di terima oleh publik melalui perencanaan pemerintahan. GR dapat bergerak dalam bidang-bidang seperti alokasi, kesehatan, pertahanan, energi, lingkungan, jasa keuangan, keamanan dalam negeri, kebijakan pajak, telekomunikasi dan transportasi.
Praktisi PR dalam hal ini bertugas untuk menjadi konsultan/memecahkan/menasihati pemerintahan dalam masalah-masalah tertentu :
Government Affair
GR, mendukung klien sebelum mengambil keputusan utama dalam pemerintahan sehari-hari.  Advokasi yang efektif sering kali memerlukan kerja yang simultan yang menyangkut 2 strategi utama :
  1. Offense – dalam hal ini, PR bertugas untuk ”move the desimal point” dimana PR harus membagi bagian fraksional dari suatu kegiatan pemerintah. Ini mungkin melibatkan penyusutan  jadwal yang lebih pendek dalam kode pajak atau memperluas definisi untuk menyertakan teknologi baru yang akan memenuhi syarat untuk dana pemerintah.
  2. Deffense – Bekerja dengan koalisi di sektor swasta dan pejabat pemerintah untuk memblokir peraturan pemerintah dari yang berdampak negatif neraca korporasi. Hal ini mungkin termasuk ketentuan-ketentuan dalam kesehatan, reformasi peraturan atau undang-undang iklim yang mempunyai efek negatif atau yang tidak seimbang pada korporasi.
Transaction Support
Hampir setiap transaksi bisnis membawa tingkat risiko politik. Dalam hal ini, kita harus dapat menasihati dana ekuitas swasta dan bank-bank investasi, telah memainkan peran penting dalam memberikan saran kepada dana tersebut pada akuisisi mereka dalam negeri dan luar negeri dan divestasi
Due Intellegent
Hal ini berhubungan dengan entitas domestik mau pun asing sebelum memulai transaksi atau membuat pengumuman utama. Sebelum melakukan pengumuman tersebut, PR harus melibatkan pembuat kebijakan kunci untuk menerima reaksi dan umpan balik. PR menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana aksi dirancang untuk meminimalkan resiko politik dan kemudian melaksanakan rencana sesuai dengan pengumuman.
Crisis Respone and Reputation Management
Pendekatan untuk mengatasi manajemen krisis melibatkan kebutuhan strategis dan politik langsung dari pemerintahan sambil memastikan bahwa mereka dapat tetap dilindungi dalam jangka waktu yang cukup panjang. PR harus tetap memastikan bahwa titik pandang PR sama dengan titik pandang klien (pemerintahan) dan si pengambil keputusan utama. Untuk mengelola krisis secara efektif adalah memiliki hubungan politik yang kuat; mengumpulkan bukti, fakta, dengan intelegensi yang kuat dan berkelanjutan, maka pesan tersebut harus jelas sehingga dapat mengembangkan suatu strategi yang bagus, dan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang disepakati di awal adalah strategi kita.
Litigation Support
(Litigasi / Litigation : adalah bentuk penanganan klien dalam hal beracara di pengadilan baik itu perkara perdata maupun pidana, termasuk didalamnya mendampingi klien dalam pemeriksaan pada Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan.)
Kongres semakin menjadi suatu lingkungan di mana pengacara penggugat dan perusahaan menggunakan legislator dan proses komite untuk pencarian lebih lanjut mengenai  litigasi mereka. PR menyarankan klien tentang cara bekerja dengan anggota Kongres untuk memajukan tujuan litigasi atau meminimalkan dampak terhadap mereka. Koordinasi dengan strategi media sering penting untuk menjaga reputasi dan citra klien juga mereka yang terkait dengan klien.
Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : youremail@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer